Anggota Yuan Kontrol Wang Yu-ling (kiri) dan Chi Hui-jung berbicara di konferensi pers di Taipei. Foto diambil dari CNA.
Yuan Kontrol pada hari Kamis mengecam Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dan pemerintah Kota New Taipei atas pemecatan tidak adil terhadap 64 nelayan migran pesisir pantai.
Seperti yang dilansir dari CNA, kedua pihak tersebut dikecam karena gagal mengidentifikasi pelanggaran apa pun dalam akomodasi "mengerikan" untuk para nelayan dan fakta bahwa pemilik kapal telah memberhentikan sejumlah besar pekerja migran secara tidak adil, menurut Yuan Kontrol, yang bertanggung jawab untuk mengecam lembaga pemerintah dan memberhentikan pejabat.
Sebanyak 64 nelayan migran, sebagian besar orang Indonesia, telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan majikan mereka, tetapi diberhentikan pada September 2023 setelah Tiongkok, mengklaim bahwa COVID-19 terdeteksi pada kemasan ikan sabuk dari Taiwan, sehingga mereka menangguhkan impor ikan tersebut, ujar anggota Yuan Kontrol Chi Hui-jung (紀惠容) mengatakan dalam konferensi pers di Taipei.
Untuk menghindari pembayaran pesangon, agensi tenaga kerja meyakinkan nelayan tersebut untuk mengakhiri kontrak mereka dengan imbalan bantuan mendapatkan pekerjaan baru di Taiwan, kata Chi.
Anggota Yuan Kontrol Wang Yu-ling (王幼玲) mengatakan bahwa mereka yang memecat pekerja migran secara tidak adil menghindari hukuman di bawah Undang-Undang Standar Tenaga Kerja untuk pemecatan massal karena nelayan bekerja untuk pemilik kapal yang berbeda.
Ketika dihubungi oleh Yuan Kontrol tentang masalah ini, agensi tenaga kerja mencoba membenarkan kehilangan pekerjaan dengan menuduh nelayan melakukan pemogokan dengan "Meninggalkan kapal mereka dengan tas mereka tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pemilik kapal," kata Chi. "Mengapa mereka harus tinggal di kapal ketika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan?" tanyanya.
Saat menunggu pekerjaan, sebuah agensi tenaga kerja menempatkan beberapa nelayan di asrama dua lantai yang berantakan dan sempit di Distrik Sanchong, New Taipei, kata Chi.
Pada satu titik, lebih dari 80 pekerja migran berbagi tempat tinggal seluas 40-ping (132 meter persegi), tambah Chi.
Asrama lain yang ditugaskan untuk nelayan -- sebuah tambahan atap yang dibangun dari lembaran logam di Distrik Wanli, New Taipei -- memiliki toilet yang rusak, tidak ada pemanas air, dan tidak ada dapur, kata Chi.
Pekerja migran yang tinggal di sana harus menggunakan kamar mandi di pelabuhan dan hanya bisa memasak di lantai, tambahnya.
Chi mengatakan setelah dia dan Wang meluncurkan penyelidikan tentang insiden tersebut, MOL membuat program khusus untuk 64 nelayan untuk membantu mereka mencari pekerjaan baru.
Namun, hal itu tidak cukup, dan pemerintah seharusnya memiliki mekanisme tetap untuk menangani situasi serupa di masa depan, katanya.
Chi dan Wang juga mengatakan bahwa MOL, Pemerintah Kota New Taipei dan Badan Perikanan harus memperkuat komunikasi dan meningkatkan langkah-langkah untuk melindungi hak nelayan migran untuk bekerja selama penghentian kerja yang tidak terduga dan membantu mereka beralih ke pekerjaan baru setelah pembubaran kontrak kerja bersama.
Nelayan pesisir pantai di Taiwan dilindungi oleh Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan berada di bawah yurisdiksi MOL.
Sebagai tanggapan, MOL mengatakan bahwa bersama dengan pemerintah Kota New Taipei dan Ditjen Perikanan (FA), telah menetapkan mekanisme peringatan dini untuk penghentian kerja sementara sehubungan dengan insiden tersebut.
Jika situasi serupa terjadi di masa depan, Ditjen Perikanan (FA) akan memberi tahu Badan Pengembangan Tenaga Kerja MOL, yang kemudian akan memberi tahu otoritas tenaga kerja setempat.
Otoritas tenaga kerja setempat kemudian akan mengunjungi nelayan yang terkena dampak di tempat tinggal mereka untuk memeriksa kondisi hidup mereka, dan memberikan bantuan yang diperlukan terkait kontrak atau transfer pekerjaan serta mengidentifikasi pelanggaran hak tenaga kerja, kata MOL.
Selain itu, pemerintah Kota New Taipei mengatakan telah memeriksa asrama yang ditonjolkan oleh Yuan Kontrol beberapa kali sejak 27 Februari 2024, untuk memastikan bangunan memiliki air panas, toilet yang berfungsi dan peningkatan pencahayaan, sanitasi dan tempat tidur, tambah MOL.
