Foto: Taiwan News
Indosuara — Kementerian Tenaga Kerja pada Rabu (18 Oktober) mengatakan ada 84.000 pekerja migran yang belum ditemukan di Taiwan atau berstatus sebagai kuburan.
Dikutip dari Taiwan News, Kepala pengembangan tenaga kerja Tsai Meng-liang (蔡孟良) mengatakan angka tersebut akurat per Agustus tahun ini, menurut CNA. Tsai mengatakan hukuman bagi pekerja ilegal dan iklan layanan pernikahan ilegal akan meningkat tiga kali lipat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Wu Jung-hui (吳容輝) mengatakan pada akhir tahun 2019, jumlah pekerja migran yang belum tercatat berjumlah sekitar 48.000 orang. Wu mengatakan pembatasan masuknya pekerja migran ke Taiwan selama pandemi telah mengakibatkan kelebihan permintaan terhadap pekerja sehingga menyebabkan jumlahnya meningkat tajam.
Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) Saidhai Tahovecahe (伍麗華) mengatakan bahwa majikan di daerah pedesaan seringkali tidak memahami cara mempekerjakan pekerja migran secara legal, sehingga bergantung pada agen ilegal untuk menyediakan tenaga kerja. Tahovecahe mengatakan masalahnya ada pada pasar itu sendiri dan harus ditangani dari sumbernya, dengan menargetkan lembaga-lembaga yang memfasilitasi perekrutan ilegal.
Tahovecahe mengatakan bahwa meskipun pekerja migran melakukan kejahatan pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan orang Taiwan, meskipun mereka tidak berdokumen, mereka menjadi target kelompok kejahatan terorganisir, menurut China Times. Dia merujuk pada laporan media tentang penipuan di Taiwan yang serupa dengan yang menargetkan warga Taiwan di Kamboja dan mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk menargetkan kelompok-kelompok ini dan perantara ilegal.
