**Indosuara** - Aturan sepeda listrik yang baru, terkait asuransi dan pelat nomor diharapkan tidak menjadi ladang baru bagi calo. Hal ini disampaikan oleh Ketua Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas, Fajar.
Menurut Fajar, celah-celah ini harus dipotong karena akan membuat pekerja rugi. Menurut Fajar, hal ini memang bisa terjadi karena selama ini pekerja juga masih mencari hal yang instan untuk pengurusan dokumen. Ia sebagai organisasi nirlaba pun sering menemui kecenderungan itu. Di antaranya banyak pekerja yang menghubungi GANAS, bahkan menawarkan imbalan, untuk mengurus dokumen sepeda listrik yang disyaratkan pada aturan baru itu.
"Kami siap sosialisasikan informasi terkait hal ini jika sudah benar benar menguasai prosedur dan teknisnya yang tentunya berdasar dari sumber yang valid dan pastinya dari dinas terkait. Namun kami tidak akan menerima titipan pengurusan ini," kata Fajar.
Ia pun mengajak para pekerja Indonesia di Taiwan untuk bersama-sama menghilangkan budaya titip menitip ini.
"Bukankah sudah bisa bersepeda listrik pastinya sudah berani jalan jauh. Kenapa lagi lagi harus kasih celah dunia percaloan sih!?," ucap dia.
Hal-hal seperti ini lebih jauh lagi justru akan membuka celah kriminalitas baru seperti penipuan.
Dipermudah
Kementerian Perhubungan Taiwan juga sudah mempermudah sejumlah aturan terkait registrasi sepeda listrik untuk pekerja. Di antaranya membatalkan kebutuhan surat izin majikan jika pekerja migran hendak mengurus legalitas sepeda listriknya. Hal ini menyusul kecaman dari sejumlah organisasi buruh di Taiwan.
Sebelumnya, seiring peraturan baru sepeda listrik, Kementerian Perhubungan mewajibkan pekerja migran untuk mendapatkan persetujuan majikan mereka sebelum diizinkan membeli e-bike. Namun, kewajiban ini dianggap diskriminatif. Keberatan atas aturan ini disampaikan oleh sejumlah organisasi buruh dan anggota parlemen melalui proposal.
Pada pemberitaan Taiwan News, Ditjen Bina Marga pun langsung mengadakan pertemuan dengan departemen terkait selama seminggu terakhir, di mana konsensus dicapai untuk membatalkan persyaratan tersebut.
Kritik terhadap proposal awal berpendapat bahwa karena para pekerja migran diizinkan untuk mengambil pelajaran mengemudi dan tes, majikan mereka tidak perlu terlibat dalam pembelian sepeda listrik.
