Aksi protes tentang sistem agensi pekerja migran di depan Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2023. Foto diambil dari CNA.
Sebelumnya, pada 11 September, American Apparel & Footwear Association menerbitkan artikel yang menyatakan 50 merek global mengeluarkan pernyataan terbuka yang mendesak Taiwan melarang agensi memungut biaya, melindungi kebebasan berserikat, serta menyederhanakan penggantian majikan PMA.
Menanggapi ini, LSM Taiwan Labour Front hari Rabu mengatakan MOL, sebagai lembaga yang mengawasi sistem perekrutan PMA, juga harus mengambil tanggung jawab untuk membangun undang-undang dan sistem yang mengedepankan semangat perekrutan yang adil.
Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), Kamis (26/9) menanggapi tudingan dari 50 merek global terkait permasalahan Pekerja Migran Asing (PMA) di Taiwan, dengan menyatakan negara tersebut telah melarang agensi memungut biaya perekrutan dari PMA dan akan terus bergerak mencapai perekrutan yang adil bagi mereka.
Sebagai respons, MOL hari Kamis merilis siaran pers yang menyatakan bahwa Taiwan telah melarang agensi perekrutan di Taiwan untuk memungut biaya pendaftaran dan pengenalan terkait perekrutan dari PMA, serta menyarankan pemerintah asing untuk mengurangi beban biaya agensi asing bagi mereka.
Selain itu, MOL menyampaikan, Taiwan juga bekerja sama dengan negara asal PMA untuk mendorong perekrutan langsung, di mana majikan dapat langsung merekrut mereka tanpa harus menanggung biaya agensi asing.
MOL menyatakan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk memastikan PMA yang datang ke Taiwan diperlakukan secara adil, termasuk layanan satu atap untuk pekerja rumah tangga migran dan pelatihan kedatangan bagi PMA.
PMA juga memiliki hak yang sama dengan pekerja Taiwan untuk bergabung dalam serikat pekerja dan dicakup dalam asuransi kecelakaan kerja, tambah MOL.
Selain itu, MOL juga menyebutkan bahwa majikan, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Taiwan, harus menanggung biaya seperti asuransi tenaga kerja, kesehatan nasional, kecelakaan kerja, serta biaya pemeriksaan kesehatan keselamatan kerja.
Selain itu, kata MOL, peralatan kerja, pelatihan di tempat kerja, dan biaya administrasi untuk izin perekrutan juga harus ditanggung majikan.
MOL menegaskan bahwa ke depannya, pihaknya akan terus mendengarkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat dan terus bergerak menuju tujuan perekrutan yang adil untuk melindungi hak-hak PMA.
