Indosuara -- Langkah gencar dari pemerintah Taiwan mempromosikan transformasi status ke Pekerja Teknis Menengah belum sepenuhnya adil bagi para pekerja migran itu sendiri. Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor domestik. Hal ini disampaikan oleh Fajar, Ketua Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas GANAS yang ia sampaikan dalam wawancara dengan TV Taiwan, PTS INNEWS.
Menurut Fajar, kebijakan dari pemerintah bukan memudahkan, tapi justru menyulitkan karena tidak diiringi dengan kesetaraan gaji dan hak libur. Seperti diketahui, kenyataan di lapangan masih ditemui pekerja migran sektor domestik yang disita hak liburnya dan juga gaji yang belum memenuhi standar upah minimum pekerja sektor formal.
Selain itu, prosesnya juga masih sangat rentan penipuan dan percaloan. Menurut Fajar, teman-teman PMI sektor rumah tangga yang ingin bekerja lebih lama di Taiwan cenderung mengikuti iklan-iklan yang dipromosikan oleh calo-calo sehingga mengalami pungutan liar ataupun penipuan.
"Ada teman2 yang kena puluhan ribu (NTD) untuk dapat sertifikat PTM (Pekerja Teknis Menengah)," ucap dia.
Selain itu juga perlu dipahami bahwa standar upah Pekerja migran sektor rumah tangga hanya NTD 20.000 per bulan, bahkan ada yang NTD 17.000. Tidak semua serta merta mendapat upah NTD 24.000 sesuai aturan baru.
"Saran kami apabila mengeluarkan kebijakan, tolong bicara dengan kami, perwakilan pekerja migran. Sebuah kebijakan, Tidak akan pernah ada keseimbangan jika yang diberikan kebijakannya, yang diberikan aturan, tidak pernah dilibatkan," ucap Fajar.
