Foto: Focus Taiwan
Indosuara β Kementerian Tenaga Kerja (MOL) pada hari Minggu menanggapi laporan media tentang peningkatan Pekerja Migran Asing kaburan di Taiwan. Dikutip dari Focus Taiwan, pernyataan kementerian tersebut muncul setelah surat kabar berbahasa Mandarin United Daily News (UDN) melaporkan bahwa jumlah warga negara asing yang tinggal secara ilegal di Taiwan mencapai angka tertinggi 115.000. Ini termasuk hampir 83.000 pekerja migran yang dilaporkan hilang oleh majikan mereka.
PMA ilegal dan kaburan telah mendapat sorotan baru setelah dua warga negara Thailand yang dipekerjakan secara ilegal oleh subkontraktor Taiwan Power Co. (Taipower) meninggal dalam kecelakaan mobil pada 8 Agustus saat dalam perjalanan ke lokasi pekerjaan selama Topan Khanun.
Dalam sebuah pernyataan, MOL mengatakan bahwa 16.700 dari total 739.000 pekerja migran di Taiwan dilaporkan hilang atau menjadi kaburan pada semester pertama tahun ini. Kendati begitu, MOL menyatakan angka ini turun 4.400 atau cukup signifikan dari periode yang sama tahun lalu.
Artinya, tingkat pekerja migran yang belum ditemukan juga turun menjadi 2,28 persen, dari 3,14 persen. Adapun angka tertinggi adalah 5,96 persen pada akhir 2022.
Pejabat tenaga kerja mengaitkan penurunan tersebut sebagian dengan pelonggaran kontrol perbatasan COVID-19 Taiwan, yang menurut kementerian telah mengganggu keseimbangan pasar tenaga kerja lokal.
Selain itu, kementerian mengatakan sedang berupaya untuk memperluas cakupan perekrutan langsung pekerja Indonesia untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja domestik.
MOL menambahkan bahwa Taiwan telah merevisi peraturan pada bulan Juni untuk mengizinkan perusahaan di empat sektor - manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perawatan jangka panjang - untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja migran daripada yang diizinkan sebelumnya.
Sekitar 1.900 perusahaan konstruksi diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan baru tersebut -- yang memungkinkan mereka mempekerjakan hingga 8.000 pekerja migran secara total, dengan potensi untuk menaikkan kuota menjadi 15.000 tergantung pada kondisi tertentu -- menurut Menteri Dalam Negeri Lin Yu- chang (ζε³ζ) bulan lalu.
Sebelumnya, perusahaan konstruksi swasta tidak bisa mempekerjakan pekerja migran.
