Foto dokumentasi CNA.
Fraksi Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) KMT dalam sebuah konferensi pers hari Selasa menunjukkan bahwa jumlah PMA kaburan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari lebih dari 48.000 orang pada awal 2020 hingga mencapai 90.000 orang pada akhir 2024.
Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT) hari Selasa (14/1) mengkritik bahwa pemerintah gagal mengelola pekerja migran asing (PMA) dalam jangka panjang, dengan menyebutkan jumlah PMA kaburan terus meningkat.
Seperti yang dilansir dari CNA, mereka juga mendesak instansi lintas kementerian, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi (NIA), untuk memperketat pengawasan dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan konkret guna menyelesaikan masalah tersebut.
Legislator Wang Yu-min (王育敏) memaparkan rekaman kamera pengawas di Bandara Internasional Taoyuan yang menunjukkan seorang PMA sedang mengantre untuk pemeriksaan keamanan sebelum naik pesawat.
PMA tersebut tiba-tiba melepas pakaian seragamnya untuk menyamar, lalu diam-diam keluar dari antrean dan meninggalkan bandara hingga hilang tanpa jejak, menurut rekaman tersebut.
Wang, yang menerima keluhan, menjelaskan bahwa pada 3 Desember 2024, seorang PMA asal Vietnam dijadwalkan meninggalkan Taiwan setelah masa kerjanya berakhir.
Pihak agensi tenaga kerja mengantarkannya ke Bandara Internasional Taoyuan pada pagi hari dan memastikan ia masuk ke area pemeriksaan keamanan pada pukul 11.30 pagi, namun ia diam-diam menyamar dan keluar dari area tersebut, menurut Wang.
Rekaman kamera menunjukkan bahwa ia memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya dan meninggalkan lobi bandara pada pukul 11.41, menghilang dari pantauan hanya dalam 11 menit, tambahnya.
Wang menyoroti bahwa meskipun pemberi kerja dan agensi tenaga kerja telah bertanggung jawab dengan mengantarkan PMA ke bandara, mereka tidak diizinkan memasuki area pemeriksaan keamanan.
Namun, pemerintah tidak memiliki mekanisme untuk mengawasi PMA setelah memasuki area tersebut, ujarnya.
Akibatnya, menurut Wang, PMA dapat kabur dengan mudah, tetapi pihak yang dihukum adalah pemberi kerja dan agensi tenaga kerja.
Untuk itu, ia menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini.
Wang juga menyampaikan bahwa data menunjukkan hampir 90 PMA melarikan diri dari bandara pada 2024.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Fraksi KMT Wang Hung-wei (王鴻薇) mempertanyakan bagaimana seseorang dapat meninggalkan area pemeriksaan keamanan setelah tiket dan paspor mereka diperiksa.
Ia menilai, kejadian di mana PMA melarikan diri dengan cepat dan terorganisir ini menunjukkan kemungkinan adanya kolusi di dalam bandara.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada yang menghentikan pelarian tersebut.
Ia menyebut bandara sebagai titik lemah utama dalam masalah PMA yang kabur, dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas guna mencegah masalah ini menjadi semakin parah.
Di sisi lain, legislator Wan Mei-ling (萬美玲) menambahkan bahwa mungkin ada jaringan terorganisir di balik kejadian ini.
Ia menyoroti bahwa dengan meningkatnya jumlah PMA, pengelolaan mereka menjadi semakin penting.
Namun, ujarnya, ketidakmampuan pemerintah dalam pengelolaan PMA menyebabkan sebagian dari mereka yang kaburan telah mencapai 90.000 orang, ditambah angka gelap yang tidak terdata.
Hal ini membuat para pemberi kerja menjadi pihak yang dirugikan, menurut Wan.
