Foto: Ilustrasi pekerja di pertannian (Dok. CNA via Focus Taiwan)
Kementerian Tenaga Kerja (MOL) telah menyetujui proposal Dewan Pertanian (COA) untuk meningkatkan jumlah pekerja migran pertanian dari 6.000 menjadi 12.000 dan melonggarkan rasio wajib pekerja lokal terhadap pekerja migran di pertanian individu menjadi 1:1.
Mengutip Focus Taiwan, Paul Su (蘇裕國), kepala Divisi Manajemen Tenaga Kerja Lintas Batas Badan Pengembangan Tenaga Kerja di bawah MOL, mengatakan pada hari Senin kementerian telah mencapai kesepakatan tentang masalah tersebut pada pertemuan bulan lalu, tetapi belum menentukan kapan perubahan itu akan dilakukan.
Menurut data COA, sebanyak 5,3 persen ladang pertanian di Taiwan kekurangan pekerja paruh waktu pada 2021, sementara 1,2 persen melaporkan kekurangan pekerja penuh waktu.
Kontrol perbatasan terkait COVID-19 diduga berkontribusi pada kurangnya tenaga kerja di pertanaian karena sulit untuk mendatangkan pekerja asing baru, kata Su. Di saat yang sama, pada 2020 ada sekitar 6.000 pekerja migran yang meninggalkan majikan aslinya kemudian secara ilegal ditemukan bekerja di pertanian Taiwan.
Sementara pelonggaran pembatasan COVID-19 baru-baru ini telah membantu mengurangi masalah ini, COA telah berupaya memperluas program pekerja migran pertanian untuk memastikan bahwa pertanian memiliki akses tenaga kerja yang memadai.
Pada pertemuan di bulan Maret, COA mengusulkan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran di sektor pertanian dari 6.000 menjadi 12.000, dengan perekrutan baru diharapkan akan datang pekerja migran terutama dari Vietnam dan Indonesia.
Pada saat yang sama, kementerian setuju untuk merevisi aturan yang mewajibkan perkebunan mempekerjakan dua pekerja Taiwan untuk setiap pekerja migran yang ingin mereka pekerjakan, menggantikannya dengan rasio pekerja lokal dan pekerja migran 1:1.
COA berpendapat bahwa kebijakan saat ini memberikan beban yang tidak semestinya pada pertanian kecil yang dioperasikan keluarga, di mana anggota keluarga sering membagi waktu mereka antara pekerjaan pertanian dan pekerjaan paruh waktu lainnya.
Pada pertemuan tersebut, MOL juga menyetujui proposal untuk mengizinkan pekerja migran dipekerjakan untuk bekerja di florikultura, perusahaan pembibitan, fasilitas budidaya pertanian dan kehutanan, serta di kebun dan pertanian yang menanam tanaman biji-bijian dan tanaman khusus, kata COA.
Pejabat MOL lainnya, Chuang Kuo-liang (莊國良), mengatakan kepada media lokal bahwa perubahan tersebut masih harus melalui prosedur birokrasi yang relevan, tetapi dapat berlaku pada paruh pertama tahun ini.
