Kamar Dagang Ekonomi Indonesia Taiwan memantau banyaknya penipuan dengan modus lowongan kerja ilegal di Taiwan. Dalam edaran KDEI yang diunggah di Facebook disampaikan kalau lowongan-lowongan ini biasanya amat berisiko karena melanggar hukum setempat, tidak sesuai dengan kenyataan yang dipublikasikan melalui media sosial dan lain-lain.
Karena berbahayanya ancaman ini KDEI mencoba merangkum ciri-ciri lowongan bodong ini. Di antaranya, pada iklan lowongan kerja, nama dan alamat perusahaan tidak lengkap. Selain itu ada juga ketidaksesuaian alamat atau bahkan tidak dicantumkan sama sekali.
"Persyarataran kerja tidak dijelaskan secara spesifik atau terkesan sangat ringan," demikian tutur KDEI.
Selain itu biasanya hal-hal tidak masuk akal ini dibarengi dengan adanya tawaran gaji yang sangat tinggi untuk jenis pekerjaan yang ditawarkan. Ada juga permintaan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran atau biaya-biaya lain yang harus dibayarkan di muka.
"Langsung meminta informasi data-data pribadi (paspor, ARC, KTP, dan ssebagainya) sebelum adanya kesepakatan kontrak kerja," ucap KDEI.
Oleh karena itu, KDEI meminta agar orang-orang Indonesia di Taiwan terjaga dan berhati-hati dari risiko penipuan ini. Paling tidak periksa dahulu legalitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan sebelum melamar.
"Apabila ragu, silakan menghubungi KDEI Taipei untuk berkonsultasi," ucap KDEI.
Sebelumnya, Layanan aduan 1955 menemukan modus baru penipuan di Taiwan yakni mengatasnamakan instansi pemerintah. Untuk itu semua orang di Taiwan termasuk pekerja migran waspada dan berinisiatif mengecek kebenarannya untuk menjauhi perangkap penipuan.
"Waspadalah terhadap sindikat penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah!," kata 1955.
Menurut layanan aduan tersebut, biasanya pesan itu berisi santunan pencegahan pandemi untuk pasien terkonfirmasi yang menyertakan tautan dana bantuan. Hal ini patut dicurigai.
"Ada kemungkinan adalah informasi palsu," ucap 1955.
Untuk itu diingatkan bahwa pemberitahuan pengurusan permohonan tidak ada inisiatif dari instansi pemerintah untuk memberi tahu via telepon atau dari pesan SMS. "Atau menggunakan tautan dari piha luar yang tidak jelas," begitu disebut 1955.
Selain itu oknum penipuan dapat menggunakan pesan SMS dengan situs yang tidak jelas. Ini biasanya ditujukan agar warga tertarik memencet link tersebut. Bila link sudah terpencet bukan tidak mungkin semua data pribadi terserap ke si oknum dan anda dalam bahaya.
"Diklik lalu mendapatkan data pribadi, data kartu kredit, atau rekening bank," tutur 1955.
Oleh karena itu, 1955 berpesan agar semua pihak selalu waspada. Jika menghadapi kasus dugaan penipuan maka dapat menghubungi Saluran Khusus Anti Penipuan 165.
"Atau saluran khusus konsultasi 1955 agar dapat melindungi hak dan kepentingan anda," tutup 1955.
