Foto: RTI
Indosuara — Wakil Menteri Pendidikan Taiwan, Chou Tsan-der (周燦德), membuka kemungkinan Pekerja Migran Asing ke depan bisa sambil belajar di universitas-universitas di Taiwan. Hal ini menyusul kurangnya siswa di sejumlah universitas di pulau ini, sementara banyak PMA yang datang.
Dikutip dari Radio Taiwan Internasional, di tengah semakin menurunnya angka kelahiran, membuat institusi pendidikan di Taiwan terutama yang swasta kesulitan untuk mendapat mahasiswa baru. Sementara posisinya, mereka juga harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan, yang juga tengah menarik minat mahasiswa internasional guna mengisi kekurangan jumlah mahasiswa di tempat mereka.
Mengenai situasi genting ini, Chou Tsan-der memberikan tiga sarannya dalam forum internasional "Dialog Pendidikan Tinggi Swasta Taiwan-Jepang 2023" untuk mengurangi dampak dari penurunan jumlah anak dan rendahnya tingkat kelahiran terhadap manajemen operasional universitas di Taiwan. Menurutnya, setiap tahunnya, Taiwan mendatangkan lebih dari 400.000 pekerja migran. Jika mereka diizinkan bekerja sambil menerima pendidikan di tempat kerja guna meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka, maka ini mungkin dapat menjadi sumber mahasiswa baru.
Apakah hal ini legal? Sebenarnya, kebijakan serupa telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pekerja migran harus sudah bekerja di Taiwan selama minimal tiga tahun dan memiliki pendidikan setingkat SMA atau lebih tinggi.
Berdasarkan rencana "Penguatan Kerangka Kerja dan Metodologi Kebijakan Populasi dan Imigrasi" yang dikeluarkan oleh Komisi Pengembangan Nasional (NDC) pada tahun 2021, ada dorongan untuk mencari bakat internasional di sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perawatan jangka panjang.
Pekerja migran muda yang berusia di bawah 30 tahun, serta telah bekerja di Taiwan selama 3 tahun, dan memiliki pendidikan setingkat SMA atau lebih tinggi, maka dapat mengikuti kelas pendidikan lanjutan khusus "Migrant Workers in-Service Education Program 移工在職進修專班", dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Targetnya adalah mencapai 60.000 orang pada tahun 2030.
Bagi pekerja migran yang tidak memenuhi syarat untuk langsung masuk ke kelas pendidikan lanjutan khusus "Migrant Workers in-Service Education Program 移工在職進修專班", maka mereka dapat memilih untuk mengikuti kelas pembelajaran "Migrant Workers Extension Education Credit Program 移工推廣教育學分班", yang diatur oleh kerja sama antara sekolah dan perusahaan dengan koordinasi dari Kementerian Pendidikan.
Sebagai contoh, Universitas Sains dan Teknologi Cheng Hsiu (CSU), pada tahun lalu, menyelenggarakan program pendidikan lanjutan khusus "Migrant Workers in-Service Education Program" dengan merencanakan kursus berdasarkan kebutuhan teknis perusahaan, serta membantu mempertahankan bakat pekerja migran dengan meningkatkan keterampilan profesional mereka.
Di sisi lain, Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) juga menyelenggarakan "Sesi Informasi Penerimaan Pendidikan Lanjutan Industri Manufaktur untuk Pekerja Migran 2023" pada musim panas tahun ini, bekerja sama dengan sektor perindustrian guna membimbing 60.000 pekerja migran muda di daerah Tainan untuk menerima pendidikan lanjutan, bertransformasi menjadi "pekerja kerah putih tingkat menengah".
Untuk memberikan insentif kepada majikan agar memungkinkan pekerja migran mereka mengejar pendidikan lanjutan, maka Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) telah merencanakan dua tindakan, yaitu "Penambahan Pekerja Migran" dan "Pengurangan Biaya Stabilitas Kerja", yang mana majikan dapat memilih salah satunya untuk diajukan.
Chou Tsan-der percaya bahwa jika kebijakan di atas dapat direncanakan dan dikelola dengan baik, maka lebih dari 400.000 pekerja migran setiap tahunnya dapat menjadi sumber mahasiswa baru bagi universitas-universitas di Taiwan.
