Foto diambil dari CNA.
Para ahli ketenagakerjaan, Jumat (18/10), mendesak pemerintah untuk mengatasi masalah upah rendah di Taiwan, termasuk meningkatkan transparansinya dan menyamakan upah pekerja migran sama dengan pekerja Taiwan.
Ketika upah di pasar tenaga kerja suatu negara menjadi terdistorsi atau terlalu rendah, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut, kata Profesor Lee Chien-hung (李健鴻) dari Departemen Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia di Chinese Culture University kepada CNA.
Seperti yang dilansir dari CNA, langkah pertama adalah untuk mencari tahu alasan upah rendah dan merumuskan kebijakan untuk membantu meningkatkan upah, kata Lee.
Mengenai transparansi upah, ia mengatakan Taiwan harus merujuk kebijakan di Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mengharuskan majikan untuk mengungkapkan semua kisaran gaji yang ditawarkan kepada pelamar kerja, baik dalam postingan pekerjaan atau selama proses perekrutan.
Di bawah Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan Taiwan, saat ini, majikan hanya diharuskan untuk mencantumkan gaji bulanan untuk posisi yang menawarkan kurang dari NT$40.000 (Rp19,3 juta) per bulan dalam iklan lowongan pekerjaan.
Namun, untuk lowongan di atas jumlah tersebut, majikan cenderung menggunakan frasa "Gaji bisa dinegosiasikan."
Orang yang mencari pekerjaan berhak mendapatkan informasi gaji sehingga mereka dapat memilih dan membandingkan pekerjaan pilihan mereka, kata Lee, menambahkan bahwa metode ini juga memberikan tekanan pada majikan untuk meningkatkan upah saat merekrut talenta.
Pemikiran Lee tentang upah rendah di Taiwan muncul sehari setelah Menteri Tenaga Kerja Ho Pei-shan (何佩珊) mengungkapkan rencana untuk mendefinisikan pekerja berupah rendah di Taiwan adalah mereka yang memiliki gaji bulanan NT$31.000 atau kurang, sesuai dengan dua pertiga dari penghasilan median yang digunakan oleh negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Son Yu-liam (孫友聯), sekretaris jenderal Taiwan Labor Front (TLF), pada Jumat mengatakan kuncinya adalah mengetahui bagaimana membantu Taiwan mengatasi upah rendah, dan bukan hanya mendefinisikan apa yang merupakan "Pekerja berupah rendah."
Dengan Undang-Undang Upah Minimum yang resmi berlaku tahun ini, Son mengatakan hukum ini dapat membantu meningkatkan upah pekerja sektor rendah dengan cara yang lebih terorganisir dan terprediksi, membantu membalikkan kondisi upah rendah yang telah berlangsung lama di Taiwan.
Namun, dengan upah minimum bulanan yang akan naik menjadi NT$28,590 tahun depan, Taiwan masih memiliki ruang untuk melakukan perbaikan, termasuk mempromosikan langkah-langkah yang berkaitan dengan transparansi upah, kata Son.
Meskipun pemerintah mengakui masalah upah rendah di Taiwan, ia tetap membiarkan pengusaha mengimpor sejumlah besar pekerja migran, katanya.
Ia mendesak pemerintah untuk mengubah pola pikirnya agar dapat meningkatkan upah rendah di Taiwan, misalnya dengan membayar upah pekerja migran sama dengan pekerja lokal Taiwan sebagai satu cara untuk mengatasi masalah upah rendah tersebut.
