Foto diambil dari : Taiwan News
Rencana yang mewajibkan pekerja migran untuk mendapatkan persetujuan majikan mereka sebelum diizinkan membeli e-bike akan dibatalkan dari proposal untuk ditinjau oleh Kementerian Perhubungan minggu depan, kata laporan Sabtu (10 Desember).
Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga) mendapat kecaman atas proposal organisasi buruh dan anggota parlemen, yang menyebut persyaratan surat dari pengusaha diskriminatif.
Sebagai akibat dari kritik tersebut, Ditjen Bina Marga mengadakan pertemuan dengan departemen terkait selama seminggu terakhir, di mana konsensus dicapai untuk membatalkan persyaratan tersebut, lapor Liberty Times.
Kritik terhadap proposal awal berpendapat bahwa karena para pekerja migran diizinkan untuk mengambil pelajaran mengemudi dan tes, majikan mereka tidak perlu terlibat dalam pembelian sepeda listrik.
Menurut prosedur resmi, Ditjen Bina Marga akan menyerahkan versi baru tersebut ke kementerian minggu depan, namun hingga kementerian tersebut mengumumkan aturan tersebut dan mengumumkan tanggal berlakunya, pekerja migran yang ingin membeli e-bike masih harus melakukan kewajiban menunjukkan surat dari majikan mereka terlebih dahulu.
Diperkirakan 600 hingga 700 plat nomor telah dikeluarkan per hari sejak wajib untuk sepeda listrik 30 November 2022.
