Foto diambil dari SBIPT.
Seorang pekerja migran Indonesia (PMI) di sebuah pabrik di Taoyuan dipaksa bekerja di rumah majikan untuk bersih-bersih, mengurus kantor, hingga menjaga anak selama delapan bulan, kata Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT), yang berhasil membantu menuntut kompensasi NT$140.000.
Kepada CNA dan Indosuara, SBIPT mengatakan bahwa PMI tersebut tidak hanya bekerja di luar ketentuan kontrak, Yuni (nama samaran), juga mendapatkan berbagai perlakuan lainnya yang melanggar Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja formal, menurut penuturan Ketua SBIPT Fajar.
Ini termasuk bekerja di atas batas hukum mencapai 15 jam per hari, hanya diberi libur dua hari selama delapan bulan bekerja, dan gajinya mengikuti standar upah pekerja domestik sebesar NT$20.000, kata Fajar, seraya menyebut apa yang dialami Yuni merupakan praktik ekploitasi kepada pekerja migran.
Kasus Yuni sendiri terungkap setelah ia bercerita kepada teman-temannya di komunitas Sedulur Karanganyar (SEKAR), yang kemudian mengarahkannya membuat laporan ke SBIPT, menurut Fajar.
SBIPT, bersama LSM lokal, melakukan pendampingan mediasi antara agensi, majikan, korban, dan otoritas ketenagakerjaan setempat, dengan hasil pemberi kerja harus membayar kompensasi NT$140.000 kepada Yuni, kata Fajar.
Kini, Yuni, yang tengah tinggal di salah satu tempat penampungan milik LSM di Taiwan utara, juga memperjuangkan haknya untuk pindah ke sektor domestik dengan pekerjaan yang sesuai kontrak, kata Fajar, menambahkan bahwa SBIPT akan terus mendampingi proses ini hingga ia mendapat mata pencaharian baru.
Fajar menegaskan bahwa pekerja yang dipekerjakan tidak sesuai ketentuan kontraknya harus berani melawan, dan SBIPT siap mendampingi pelaporan.
