Foto diambil dari P2MI.
Mengutip pemberitaan Kantor Berita Antara, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding berharap pemberangkatan ini dapat mendorong perekonomian Indonesia sebesar 0,52 persen dengan kemungkinan capaian devisa hingga lebih dari Rp300 triliun.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan pengiriman 425 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri pada 2025 dan membangun 100 balai vokasi yang bisa mendukung kecakapan PMI sebelum berangkat.
Karding menyampaikan target tersebut setelah pada 2024 kementeriannya, yang sebelumnya merupakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mencatat pengiriman sebanyak 297 ribu PMI ke luar negeri, dengan dampak perolehan devisa sebesar Rp251 triliun dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,36 persen.
Seperti yang dilansir dari CNA, realisasi pengiriman PMI pada 2024 tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran sebesar 3,98 persen dari total 7,47 juta pengangguran yang tercatat pada 2024.
Penambahan target ini untuk memenuhi permintaan pekerja di pasar luar negeri, yang menyediakan 1,35 juta peluang kerja.
Untuk mendorong target tersebut sejumlah upaya akan dipersiapkan, termasuk peningkatan keterampilan bahasa dari para pekerja migran dan pembangunan 100 balai vokasi.
"Kemarin juga di ratas kami usulkan agar terutama Bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor dua setelah bahasa Indonesia dan akan diusulkan untuk mulai dipelajari sejak sekolah dasar. Dengan harapan ketika mereka selesai SMP atau SMA mereka sudah fluent atau lancar berbahasa Inggris sehingga kita lebih kompetitif dibanding Filipina," ujar Karding.
Dia menyatakan bahwa 100 balai vokasi tersebut akan dibangun secara bertahap, dengan 30 di antaranya akan dibangun di tahap pertama dan akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
Dalam rencana pembangunan balai vokasi, Kementerian P2MI mengharapkan peran serta pihak swasta untuk mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Hal tersebut dilakukan guna melengkapi keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, dengan tujuan memfokuskan persiapan sumber daya manusia yang akan bekerja di luar negeri.
Menteri P2MI menjelaskan bahwa kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek).
Melalui kerja sama itu, sekolah kejuruan, seperti SMK dan sekolah perawat, serta sekolah vokasi di perguruan tinggi, diharapkan dapat berkolaborasi dengan Kementerian P2MI sehingga permintaan kerja (job order) dari luar negeri dapat langsung terhubung dengan lembaga terkait.
