Foto diambil dari UDN.
Anggota parlemen DPP Lin Chuyin dan lainnya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pekerja migran, bahwa agensi yang tidak bermoral sering kali membebankan "biaya tenaga kerja", mulai dari beberapa ribu hingga puluhan ribu dolar NT. Terkait hal ini, Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa jika ada biaya agensi yang dipungut secara ilegal, pihaknya dapat menghubungi hotline 1955 untuk melaporkannya.
Selain biaya pendaftaran, biaya pengenalan, dan biaya layanan, agensi juga dengan cerdik mengatur nama untuk menambahkan "biaya tenaga kerja." Anggota parlemen DPP Lin Chuyin, Hong Shenhan, dan Lai Pinyu bersama-sama mengadakan konferensi pers hari ini di Gedung Zhongxing Legislatif Yuan, mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelesaikannya. Masalahnya mungkin ada angka hitam yang tidak bisa diragukan lagi, dan lingkungan kerja bagi pekerja migran harus diperbaiki.
Pada konferensi pers, Lin Chuyin menunjukkan tangkapan layar percakapan dengan orang-orang yang mengeluh. Ada seorang TKI yang mengatakan bahwa agensi memintanya dua puluh lima ribu. Meskipun agensi menjawab bahwa "kami tidak mengenakan biaya untuk pekerja migran", para pekerja migran tetap setuju untuk transfer uang. Ada juga kasus di mana pekerja migran Vietnam tidak bisa mendapatkan dokumen pekerjaan, dan memberikan bayaran kepada agensi NT$ 10.000 agar dokumen lekas diproses.
Lin Chuyin menunjukkan bahwa proses perpindahan kerja sulit bagi pekerja migran untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini sendiri, dan majikan diblokir oleh agensi dengan berbagai cara untuk memblokir informasi yang seharusnya mereka ketahui, yang akan memberi agensi kesempatan untuk memberikan biaya yang tinggi. Dia menyarankan Kementerian Tenaga Kerja agar mengizinkan pekerja migran untuk daftar secara online, mengunduh dan mencetak beberapa dokumen, seperti surat izin kerja, dan memperkuat penyelidikan agensi yang tidak bermoral, sehingga majikan dan pekerja migran tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Lai Pinyu juga menyarankan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk menyederhanakan prosedur terkait pekerja migran yang pindah majikan, dan membangun platform informasi online multi-bahasa, sehingga ketika pekerja migran beralih majikan, mereka dapat langsung menanyakan atau mengunduh dokumen asli pekerjaan di situs web resmi, dan izinkan pemberi kerja baru untuk melaporkan informasi ini ke administrasi tenaga kerja setempat untuk mencegah beberapa perantara yang tidak bermoral memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
Pada konferensi pers, Lin Chuyin dan legislator lainnya juga menuntut Kementerian Tenaga Kerja harus aktif dalam menyelidiki perantara yang tidak bermoral dan mengeluarkan hukuman.
Lin Hongde, wakil direktur Administrasi Pengembangan Tenaga Kerja, yang menghadiri pertemuan atas nama Kementerian Tenaga Kerja, menjawab bahwa selain terus menyatakan bahwa "biaya tenaga kerja" adalah ilegal, Kementerian Tenaga Kerja berencana untuk menambahkan sistem baru awal tahun depan agar buruh migran bisa langsung menanyakan dokumen terkait.
Selain itu, Lin Hongde juga mengatakan bahwa jika pekerja migran dikenai biaya perantara ilegal, mereka dapat menghubungi hotline pengaduan 1955, atau melapor ke pemerintah daerah, atau menulis surat ke Kementerian Tenaga Kerja.
