Foto diambil dari CNA.
Sebuah kelompok hak asasi manusia Taiwan pada hari Rabu meminta pemerintah Kabupaten Miaoli untuk mencabut perintah kontroversial yang mengharuskan pekerja migran untuk tinggal di dalam di tengah lonjakan kasus COVID-19, dengan mengatakan kebijakan itu "diskriminatif."
Perintah yang dikeluarkan Senin oleh Hakim Miaoli Hsu Yao-chang (徐耀昌), melarang semua pekerja migran di Miaoli untuk pergi ke luar, kecuali untuk perjalanan kerja bagi perusahaan di Miaoli yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan (TAHR) mengatakan perintah kesehatan masyarakat semacam itu berada dalam lingkup Pusat Komando Epidemi Pusat (CECC), bukan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, perintah pemerintah itu "diskriminatif," karena karyawan asing dan Taiwan telah dinyatakan positif dalam klaster COVID-19, mencatat bahwa semua pekerja migran telah dilarang pergi ke luar, terlepas dari apakah mereka diidentifikasi berpotensi atau tidak.
Kebijakan tersebut menunjukkan pengabaian hak asasi manusia sepenuhnya, menurunkan pekerja migran ke "tingkat di bawah" pekerja Taiwan, sebuah pola pikir yang "lebih menakutkan daripada virus itu sendiri," kata TAHR.
Asosiasi tersebut mengatakan perintah tinggal di rumah juga berdampak buruk bagi 7.000 penduduk Miaoli yang mempekerjakan pengasuh migran, karena para pekerja itu tidak dapat keluar untuk membeli kebutuhan dasar bagi majikan mereka.
Pemerintah daerah didesak untuk segera mencabut perintah tinggal di rumah bagi pekerja migran, kata TAHR.
Menurut pejabat pemerintah Miaoli, kebijakan itu bersifat sementara yang dirancang untuk "memutus rantai penularan" di daerah itu dan akan dilonggarkan dalam waktu dua minggu jika situasinya membaik.
CECC, sementara itu, mengatakan telah "mengingatkan" pemerintah Miaoli bahwa mereka hanya dapat menegakkan perintah yang sejalan dengan peringatan COVID-19 Level 3 nasional.
Pada konferensi pers reguler hari Rabu, wakil kepala CECC Chen Tsung-yen (陈宗彦) tidak menunjukkan apakah CECC akan mencabut perintah tersebut, seperti yang telah dilakukan sebelumnya dengan kebijakan pemerintah lokal lainnya yang tidak diizinkan.
Di Miaoli, para pekerja migran menyatakan pendapat yang beragam tentang masalah ini, dalam wawancara dengan CNA.
Seorang pengasuh Indonesia berusia 29 tahun, yang meminta untuk diidentifikasi hanya sebagai "Ani," mengeluh bahwa dia tidak bisa keluar untuk mengirim uang ke rumah orang tuanya yang menjadi tanggungan.
Dia mengatakan bisa keluar jika ditemani oleh kakek yang dia asuh, tetapi dia tidak mau melakukannya karena dia termasuk dalam kelompok usia yang berisiko tinggi untuk COVID-19.
"Saya berharap pemerintah mengizinkan kami keluar, meski untuk waktu yang singkat, karena kami hanya akan keluar ketika kami perlu melakukan sesuatu, dan tidak akan keluar hanya untuk berkeliaran," katanya.
Pengasuh Indonesia lainnya, Titin Priyanti, mengatakan dia memahami perlunya perintah tersebut dan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi pekerja migran.
"Saya berpikir positif tentang perintah untuk tinggal di rumah ini," katanya, menambahkan bahwa keyakinan agamanya memberinya keyakinan bahwa situasinya akan membaik.
Pada hari Selasa, sebuah kelompok pemuda yang berbasis di Miaoli yang berkomitmen untuk revitalisasi pedesaan meluncurkan petisi online, berjudul "Kami berada dalam pandemi ini bersama-sama," mendesak hakim Miaoli untuk menghentikan "tindakan diskriminatif yang melanggar hukum terhadap pekerja migran."
"Pekerja migran berkontribusi pada keragaman tanah ini, menopang industri kami, dan merupakan pekerja penting, yang merawat orang tua kami, sementara populasi semakin banyak pindah dari Kabupaten Miaoli."
Hingga Rabu sore, petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 1.300 tanda tangan, menurut salah satu pendiri kelompok tersebut, Liu Yu Yu (刘育育).
Miaoli pada hari Rabu mengkonfirmasi 12 kasus baru COVID-19 - sembilan pekerja migran dan tiga orang Taiwan - dalam tiga cluster berbeda.
Kasus-kasus baru membawa jumlah total yang dilaporkan di Miaoli menjadi 336 - 265 pekerja migran dan 71 orang Taiwan.
