Foto: Fokus Taiwan Indonesia
Indosuara — GANAS (Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas) menerima sejumlah pengaduan dari PMI terkait pemutusan kontrak sepihak dan tingginya biaya job. Ketua GANAS selama 8 tahun ini, Fajar, dalam wawancara dengan CNA, mengungkapkan bahwa di sektor formal pasca COVID-19, banyak PMI yang membeli job dengan biaya tinggi, tetapi menghadapi pemutusan kontrak setelah bekerja sebentar dan tanpa pesangon, serta banyak yang tidak mengetahui aturan ketenagakerjaan di Taiwan.
Dilansir oleh Fokus Taiwan Indonesia, pekerja formal dipaksa untuk menandatangani pemutusan kontrak oleh pihak pemberi kerja. Para pekerja ini bahkan diminta untuk mencari pekerjaan baru dimana mereka harus membayar biaya job lagi.
Fajar menyatakan ada kejanggalan dalam pemutusan kontrak pekerja oleh pabrik di Taiwan. Meskipun beberapa pabrik memutus kontrak setelah sebulan bekerja karena kebangkrutan atau sepi produksi, mereka tetap merekrut PMI dari Indonesia. Ia juga menuturkan bahwa alasan lainnya dikarenakan pekerja tidak bisa bekerja atau pemberi kerja tidak cocok dengan pekerja tersebut.
Pekerja tidak mendapatkan hak seperti jika mereka di-PHK, termasuk tempat tinggal yang seharusnya ditanggung pemberi kerja. Akibatnya, mereka harus membayar biaya asrama sendiri atau tinggal dengan temannya. Hal ini menyebabkan mereka dilaporkan sebagai kaburan oleh agensi.
Fajar menyampaikan bahwa kendala PMI mencari kerja baru di Taiwan adalah karena lowongan kerja sudah diambil oleh agensi dan diperjualbelikan kembali, meskipun ada bursa kerja yang disediakan. Ia juga membeberkan bahwa salah satu pekerja yang melapor harus membayar sekitar NT$80.000 (Rp39.706.511) untuk satu job di pabrik.
Kadir, analis bidang tenaga kerja di KDEI Taipei mengatakan bahwa pemutusan kontrak kerja antara majikan dan pekerja harus disetujui oleh kedua belah pihak. Mengenai kesempatan untuk mencari job baru, Kadir menyarankan pekerja untuk mendapatkan informasi dari tempat yang resmi. “PMI dapat dibantu oleh agensi maupun DHSC (Direct Hiring Service Center). Agensi dapat mendaftarkan PMI ke Kantor Pelayanan Bursa Kerja di daerah setempat,” ujarnya.
“Praktik penjualan job yang terjadi di Taiwan saat ini tidak dibenarkan. Jika ada pihak yang mengambil keuntungan hingga puluhan juta rupiah, silakan melaporkannya pada kantor perwakilan setempat seperti KDEI,” ujar Mucharom Ashadi, Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia-Afrika senada dengan pernyataan Kadir.
(Sumber: Fokus Taiwan Indonesia)
