Indosuara - Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas-GANAS mengimbau kepada para pekerja migran terutama yang bekerja di sektor domestik seperti Asisten Rumah Tangga, untuk peka terhadap hak liburnya.
Menurut GANAS, bagi para PMI di sektor domestik, hak libur memang belum menjadi suatu hak wajib. Mengingat, sampai saat ini, sektor domestik tidak masuk dalam UU Ketenagakerjaan Taiwan. Namun, di perjanjian kerja ketika awal berangkat atau perjanjian yang dilegalisasikan oleh KDEI maupun TETO sudah tercantum bahwa hari Minggu, ART mendapatkan hak libur.
“(Dan kalau bekerja) dihitung lembur dan digaji setara gaji per hari. Mengartikan bahwa sebenarnya PRT punya libur 4 x dalam sebulan,” tulis GANAS dalam pernyataannya yang diunggah di lama resmi Facebook Ganas.
Oleh karena itu, kepada kawan-kawan yang sudah sepakat mengenai hak libur. Maka perlu ditegaskan hak libur pekerja kepada majikan. Memang, selama ini lebih banyak majikan yang “membeli hari libur” pekerja dengan membayar uang lembur. Namun, hal ini dianggap GANAS sebagai perampasan. Mengingat pada praktiknya, lembur ini dilakukan atas permintaan sepihak saja.
“Sebab kesempatan hak libur adalah majikan yang menentukan! Walaupun pekerja punya permintaan namun apabila majikan tidak mengizinkan maka justru masalah yang akan didapat bahkan bisa juga terjadi pengusiran,” tulis GANAS.
Kondisi ini juga dialami oleh pekerja sektor domestik yang ketika melakukan kontrak baru, baik pindah majikan atau telah menyelesaikan kontrak, dicederai haknya. Biasanya, di awal perjanjian, pekerja sudah sepakat libur 24 jam dan hari itu tidak digaji. Namun pada praktiknya pekerja tidak diberi hak sesuai kesepakatan awal.
“Libur dipersulit dengan berbagai alasan bahkan waktu libur juga dipersempit. Parahnya lagi hal ini tidak bisa di ajukan tuntutan sebab kembali, PRT untuk libur masih sebatas kesepakatan dengan majikan,” lanjut GANAS.
Oleh karena itu, GANAS sekali lagi mengingatkan, agar pekerja di sektor domestik tak abai pada hak libur. Sebab ketika libur tidak diambil dan menundanya, maka majikan kerap merasa bahwa pekerja tidak membutuhkan libur.
“(Jadinya) dipersulit. Libur dan istirahat adalah hak setiap manusia pekerja. Gunakan hak libur untuk hal yang positif,” tutup GANAS.
Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei menyarankan para PMI sektor domestik untuk melakukan pengaduan jika ada masalah dengan majikan, termasuk jika tidak diizinkan libur. Menurut KDEI Taipei, jika ada masalah hendaknya mencoba menyelesaikan secara pribadi dengan majikan.
Jika cara ini tidak menemukan solusi maka bisa meminta bantuan dengan menghubungi saluran pengaduan Taiwan di 1955. Atau bisa juga ke Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, layanan pusat konseling TKA di kota masing-masing, satgas PMI yang ada di seluruh Taiwan, dan juga call center BNP2TKI.
