Foto diambil dari dokumentasi CNA.
Dalam pernyataan sikap yang diunggah di media sosial Facebook, International Association of Family and Employers with Disabilities (IAFED) menyebut kebijakan yang ada dalam pedomen itu secara serius merugikan hak keluarga penyandang disabilitas di Taiwan untuk mendapatkan perawatan.
Seperti yang dilansir dari CNA, sebuah asosiasi majikan menilai “Pedoman Perlindungan Hak Pekerja Migran Perempuan dan Anak” yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan baru-baru ini mengabaikan kebutuhan pemberi kerja, sementara serikat buruh menyebut aturan itu sudah benar apalagi kehamilan merupakan fitrah biologis perempuan.
Asosiasi tersebut juga mendesak MOL untuk menghentikan langkah yang menurut mereka berpotensi merugikan kesejahteraan keluarga serta citra internasional Taiwan.
Sebagai gantinya, kementerian harus mempercepat proses perekrutan perawat asing untuk mempersingkat waktu tunggu keluarga dengan pasien berat atau lanjut usia, kata mereka.
“Kami menyerukan agar pedoman ini segera dicabut untuk menghindari tindakan yang merugikan kesejahteraan keluarga dengan dalih perlindungan hak asasi manusia,” kata IAFED.
Asosiasi itu menyebut tugas utama perawat rumah tangga migran adalah menyediakan perawatan yang stabil dan profesional bagi keluarga penyandang disabilitas.
Jaminan Kesehatan Nasional (NHI) juga akan terbebani bila pekerja migran datang ke Taiwan dengan tujuan mendapatkan fasilitas kesehatan, tambah mereka. Selain itu, IAFED menyebut kehamilan pekerja migran dapat menciptakan kekosongan dalam tenaga perawatan, yang pada akhirnya mengurangi akses layanan perawatan jangka pendek untuk warga lokal.
Sebelum kontrak kerja ditandatangani, pekerja migran dan agensi seharusnya secara jelas menginformasikan kepada majikan mengenai rencana kehamilan sebelum kedatangan mereka, tambah asosiasi tersebut.
“Pekerja migran datang ke Taiwan untuk bekerja dan mencari nafkah, bukan untuk membangun keluarga atau menambah tanggung jawab lain. Kebijakan ini juga mengabaikan risiko anak tanpa kewarganegaraan akibat kelahiran lintas negara, mencerminkan pendekatan kebijakan Taiwan yang egois dan tidak bijaksana,” ucap IAFED.
Asosiasi menyebut kebijakan tenaga kerja asing seharusnya fokus pada solusi praktis, bukan mengaburkan arah kebijakan dengan dalih melindungi hak perempuan dan anak.
Selain itu, menurut mereka, Taiwan tidak perlu memaksakan diri menjadi “pemimpin Asia” dengan kebijakan yang menurut mereka salah arah, apalagi merusak sistem perawatan keluarga akibat tindakan MOL.
