Foto diambil dari CNA.
Pemerintah Kabupaten Miaoli Taiwan akan melonggarkan perintah tinggal di rumah yang kontroversial untuk pekerja migran yang dikeluarkan awal pekan ini dalam upaya untuk menahan penyebaran COVID-19. Pemerintah setempat sekarang setuju untuk mengizinkan mereka yang bekerja sebagai pengasuh dan pembantu rumah tangga untuk keluar rumah mereka, kata seorang pejabat kota Kamis.
Kabupaten tersebut terjebak dalam dilema antara pencegahan penyakit dan perlindungan hak asasi manusia di tengah krisis COVID-19, kata Peng Te-chun (彭德俊), direktur Departemen Pengembangan Tenaga Kerja dan Pemuda.
Namun, mengingat beberapa infeksi klaster di daerah itu terutama melibatkan pekerja migran di industri elektronik, bukan pekerja di sektor rumah tangga, maka mereka diperbolehkan untuk keluar dengan pembatasan.
Artinya, pekerja seperti pengasuh dan pekerja rumah tangga yang biasanya tinggal bersama orang yang mereka asuh dan berisiko rendah terinfeksi klaster COVID-19, akan diizinkan keluar jika ada keperluan, seperti menemani lansia orang yang mereka rawat untuk janji dengan dokter atau untuk mengambil obat resep mereka, kata Peng.
Setelah tiga perusahaan elektronik di Miaoli melaporkan klaster COVID-19 yang sebagian besar melibatkan pekerja migran awal bulan ini, pemerintah daerah pada 7 Juni mengeluarkan perintah, yang melarang semua migran di daerah itu untuk pergi ke luar, kecuali untuk bepergian dari tempat kerja.
Perintah itu juga melarang pengasuh migran keluar untuk membeli kebutuhan dasar bagi majikan mereka.
Kebijakan tersebut mendapat kecaman cepat dari beberapa kelompok advokasi hak asasi manusia Taiwan.
Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan pada hari Rabu menyebutnya "diskriminatif," karena sementara karyawan asing dan Taiwan dari perusahaan elektronik telah dites positif dalam kelompok COVID-19, hanya pekerja migran yang dilarang pergi ke luar.
Mempertahankan kebijakan tinggal di rumah untuk para migran, Hakim Miaoli Hsu Yao-chang (徐耀昌) mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah daerah terpaksa mengeluarkan perintah untuk mengekang penyebaran COVID-19 di klaster pekerja migran dan untuk mencegah penularan penyebaran virus di masyarakat.
“Jika kasus baru, lebih banyak kematian dilaporkan, bagaimana perlindungan hak asasi manusia dimungkinkan?”. Hsu mengatakan hingga saat ini, Miaoli telah mengkonfirmasi total 379 kasus COVID-19, dan hampir 80 persen di antaranya melibatkan pekerja migran.
Tindakan pencegahan epidemi pemerintah pusat Taiwan hanya mengharuskan mereka yang baru saja tiba dari luar negeri atau yang memiliki kontak dengan kasus yang dikonfirmasi untuk dikarantina, tanpa hak untuk meninggalkan rumah atau fasilitas karantina mereka seperti Distrik Wanhua Taipei.
Pada hari Kamis, Pusat Komando Epidemi Pusat (CECC) melaporkan 43 berita kasus COVID-19 domestik di Miaoli, termasuk 40 yang melibatkan pekerja migran, dan tiga yang melibatkan warga negara Taiwan.
Dari 43 kasus baru, 42 terkait dengan klaster di tiga pabrik perusahaan elektronik dan teknologi di daerah itu, sementara satu terkait dengan perusahaan biotek lain, menurut departemen kesehatan daerah itu.
Namun, asosiasi pekerja migran dan kelompok pemuda di Miaoli mengecam kebijakan kontroversial itu pada konferensi pers pada hari Kamis, dengan mengatakan itu tidak hanya tidak memiliki dasar hukum tetapi dapat menciptakan kepanikan di kalangan pekerja migran.
Mereka meminta pemerintah kabupaten untuk mencabut kebijakan untuk menghentikan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pekerja migran.
