Foto diambil dari CNA.
Seperti yang diberitakan CNA, Kamis lalu Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan laporan mengenai Trafficking in Persons Report (TIP). Taiwan ditempatkan pada peringkat 1 tahun ini sebagai negara yang paling banyak sigap menangani kasus perdagangan manusia. Predikat tersebut disandang Taiwan selama tujuh tahun berturut-turut sebagai kinerja terbaik dalam memerangi kasus perdagangan manusia.
Namun meskipun menduduki peringkat nomor 1, itu tidak berarti bahwa negara tersebut sudah tidak memiliki masalah perdagangan manusia lagi. Sebaliknya, peringkat ke-1 memberikan peringatan bahwa pemerintah telah mengakui adanya keberadaan perdagangan manusia, dan telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
National Immigration Agency (NIA) atau Badan Imigrasi Nasional Taiwan menyatakan bahwa masyarakat internasional masih prihatin dengan adanya kapal Taiwan yang mengeksploitasi nelayan asing, serta memaksakan kerja paksa pada sektor rumah tangga seperti care taker, PRT asing dan pekerja migran yang bekerja di sektor manufaktur.
Setiap tahun, pemerintah perlu menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam memerangi perdagangan manusia untuk mempertahankan peringkat 1. NIA mengatakan bahwa Taiwan telah memberlakukan strategi 4 tahapan yaitu pencegahan, penuntutan, perlindungan dan kemitraan lintas batas antar negara dalam melakukan kerjasama serta menindak kasus perdagangan manusia.
Kementerian Tenaga Kerja pun telah memberikan tambahan 20 tempat penampungan dan 24-jam hotline yang dapat diakses bagi mereka yang butuh bantuan.
Pihak berwenang juga harus diperlengkapi dengan informasi pencegahan perdagangan melalui berbagai cara seperti kampanye, lokakarya dan konferensi.
Menurut Undang-undang di Taiwan, perdagangan manusia berbentuk seks komersial dan kasus perdagangan tenaga kerja akan dikenakan hukumanan hingga tujuh tahun penjara. NIA mengatakan bahwa ia akan terus mempertahankan hubungan kemitraan dengan organisasi sosial masyarakat dan organisasi internasional untuk kerjasama meningkatkan perlindungan korban dan membasmi perdagangan manusia.