Foto ilustrasi TKI diambil dari CNA.
Sebuah lembaga nonprofit LSM yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran memprakarsai sebuah petisi pada hari Jumat kemarin untuk mendesak pemerintah agar tidak menahan atau mendeportasi pekerja migran yang ilegal atau tidak berdokumen yang sedang mencari perawatan medis selama pandemi COVID-19.
Gracie Liu (劉曉 櫻), Direktur Pusat Layanan Migran dan Imigran di bawah Keuskupan Katolik Hsinchu, mengatakan kepada CNA bahwa petisi online menyerukan kepada pemerintah untuk tidak menangkap pekerja migran ilegal yang mencari perawatan karena sakit. Jika pemerintah tetap mengancam untuk mendeportasi, maka mereka enggan mencari perawatan karena takut dideportasi.
Kekhawatiran akan tindakan keras muncul pada 28 Februari, ketika Wakil Direktur Jenderal Buruh Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Tsai Meng-liang (蔡孟良) mengatakan bahwa sistem pencarian bekerja sama dengan Badan Imigrasi Nasional (NIA) akan segera dibuka untuk melacak pekerja migran tidak berdokumen di Taiwan.
Tsai membuat pernyataan setelah pengasuh wanita tidak berdokumen dari Indonesia dikonfirmasi pada 26 Februari sebagai pasien ke-32 di Taiwan yang terkena COVID-19. Petisi juga mendesak pemerintah untuk menghapuskan hukuman dan larangan masuk kembali bagi pekerja migran tidak berdokumen yang ingin kembali ke negara asal mereka selama wabah.
Di bawah peraturan saat ini, jika seorang pekerja tidak berdokumen ditangkap dan dideportasi, maka mereka kehilangan hak untuk bekerja lagi di Taiwan.
menanggapi tuntutan tersebut, Paul Su (蘇裕國), Wakil Direktur Divisi Manajemen Tenaga Kerja di bawah Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan bahwa kementeriannya untuk saat ini tidak akan mengoordinasikan tindakan keras terhadap pekerja tidak berdokumen.
“Namun, penghapusan denda, larangan masuk kembali dan pemulihan status terdokumentasi perlu direvisi dari undang-undang saat ini, yang membutuhkan konsensus di masyarakat,” katanya.
Jika seorang anggota masyarakat umum membuat laporan tentang pekerja migran tidak berdokumen, MOL masih akan mengirim pemerintah daerah untuk melakukan investigasi, meskipun tugas deportasi akan diteruskan sampai ke NIA.
Diperkirakan ada 48.545 pekerja migran tidak berdokumen di Taiwan pada akhir Januari, dengan 290 di detention center.
Petisi ini diprakarsai oleh sekitar 12 organisasi pekerja migran, cendekiawan dan pakar, termasuk Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan, Serikat Pengurus Rumah Tangga Taoyuan, dan sejumlah organisasi buruh lainnya.