Kelompok buruh sempat berkelahi dengan polisi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja di Taipei, Kamis 30 Juni kemarin dan meneriakkan slogan yang mengutuk kabinet karena lebih mementingkan kepentingan perusahaan. Para pekerja pun menyerukan pemerintah untuk memberikan 19 hari libur, atau total dalam 1 tahun ada 123 hari libur. (Foto diambil dari CNA)
Seperti yang diberitakan China Post, Dewan kabinet Taiwan memutuskan untuk tetap menghilangkan 7 hari libur karena akan mempengaruhi perdagangan saham pasar dan ekonomi. Ketika membuat keputusan untuk menghilangkan tujuh hari libur, kabinet telah mempertimbangkan dampak dari hari libur bagi bursa lokal, kata juru bicara kabinet, Tung Chen-yuan.
Komisi Keuangan Dukung Pembatalan Hari Libur
Komisi Pengawas Keuangan atau Financial Supervisory Commission (FSC) sangat mendukung pembatalan tujuh hari libur untuk menjaga perdagangan lokal agar selaras dengan pasar internasional.
Ketua FSC Ding Kung-wha mengatakan bahwa mengembalikan 7 hari libur akan mengakibatkan perdagangan lokal lebih sedikit dan pemerintah kehilangan pendapatan pajak, serta pendapatan dari jasa bank.
Buruh Bentrok di Depan Kantor Ketenagakerjaan, Tuntut Pengembalian Hari Libur
Dalam menanggapi keputusan baru yang dikeluarkan Eksekutif Yuan untuk membatalkan 7 hari liburan, kelompok buruh bentrok dengan polisi di luar kantor Departemen Tenaga Kerja.
Mereka berpendapat bahwa penyesuaian upah lembur Kabinet tidak cukup besar untuk menghilangkan tujuh hari libur. Serikat buruh ini meneriakkan slogan-slogan mengutuk kabinet yang hanya lebih mementingkan perusahaan.
Pemerintah pun telah merevisi peraturan kerja lembur dengan melakukan pendekatan pada instansi industri untuk memberikan hari libur 2 hari setelah berturut-turut kerja selama 40 jam dalam seminggu serta memberukan perubahan kompensasi untuk uang lembur di hari libur nasional agar lebih banyak dari hari biasa.
Perusahaan juga akan didenda jika ada karyawan yang bekerja enam hari secara berturut-turut tanpa libur, seperti aturan yang baru dikeluarkan.
Baca berita sebelumnya di sini
Serikat pekerja sendiri pun telah menolak untuk berpartisipasi dalam negosiasi tenaga kerja yang diselenggarakan pemerintah, kecuali pemerintah mengembalikan 7 hari libur yang telah dibatalkan dulu.