Foto diambil dari BNP2TKI.
Kecelakaan kapal tenggelam di perairan Nongsa, Batam Kepulauan Riau sudah lebih dari seminggu terjadi. Selama penanganan korban itu, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid nyaris tidak diketahui keberadaannya. Berita itu ramai dibicarakan sehingga disesali Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi yang merasa Nusron lebih sibuk memikirkan Pilkada DKI, ketimbang mengurusi TKI yang menjadi salah tupoksi kerjanya, sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Senin (7/1).
Rabu 9 November 2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengadakan konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid didampingi Sekretaris Utama, Hermono, Deputi Perlindungan, Teguh Hendro Cahyono dan Kabag Humas, Servulus Bobo Riti. Jumpa Pers di kantor BNP2TKI ini terkait penanganan korban selamat dan korban meninggal akibat kapal pengangkut TKI yang tenggelam di perairan Batam pada Selasa, 2 November 2016 lalu, berikut pembahasan arah kebijakan BNP2TKI untuk meminimalisir terulangnya peristiwa tersebut.
Disiarkan jika BNP2TKI terus mengawal pemulangan jenazah hingga ke keluarganya serta pencarian TKI yang masih hilang akibat kapal TKI tenggelam di Batam hingga dapat diinformasikan ditemukan 54 jenazah, 41 penumpang selamat sedangkan sisanya masih dicari. Para korban adalah TKI Non Prosedural namun tidak dibedakan antara non prosedural dengan prosedural, BNP2TKI tetap mengurusnya. Ini bentuk kehadiran pemerintah, kata Nusron Wahid kepada wartawan.
“Beberapa saat setelah kapal TKI diberitakan tenggelam, jajaran BP3TKI Riau Kepulauan yang dipimpin Kombes Pol. Ahmad Ramdhan bersama dinas setempat bahu-membahu mengurus para korban. Dua pejabat BNP2TKI yakni Sestama Hermono dan Deputi Perlindungan, Teguh Hendro Cahyono dikirim ke Batam untuk membantu mempercepat penanganan. Dinas Sosial setempat menginapkan para korban yang selamat di panti. Jajaran kepolisian mengidentifikasi jenazah dan kami membawanya kepada para keluarganya,” lanjut Nusron tanpa menyebut alasan ia tidak datang langsung ke lokasi kecelakaan.
Para korban itu menghindari jalur kepulangan resmi karena tidak mempunyai dokumen sekalipun sangat berbahaya dan biaya transportasinya lebih mahal. Persoalannya kenapa para TKI itu lebih suka mengikuti prosedur tidak resmi dalam keberangkatan maupun kepulangan dari luar negeri?
Menurut Nusron Wahid, hal itu disebabkan proses pelayanan penempatan sangat panjang. Calon TKI harus melewati banyak titik yang terdiri dari berbagai instansi yang tersebar di banyak tempat. Semuanya itu memerlukan biaya dan waktu pengurusan yang lebih lama. Karena itu BNP2TKI bersama KPK telah bekerjasama mewujudkan Layanan Terpadu Satu Atap di berbagai kota termasuk Entikong hingga terwujud proses pelayanan TKI yang murah, cepat dan aman. (ol)