Foto-foto diambil dari Central News Agency.
Ratusan pekerja migran menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Tenaga Kerja atau Ministry of Labor (MOL) pada hari Minggu (16 Desember) untuk memprotes biaya agensi yang berkelanjutan meskipun ada amandemen terhadap undang-undang tenaga kerja pada tahun 2016.
Dua hari sebelum Hari Migran Internasional atau Migrant Day, yang berlangsung pada 10 Desember, Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) dan ratusan pekerja migran berkumpul di depan kantor MOL di Taipei. Chen Hsiu-lien (陳秀蓮), Sekretaris Jenderal TIWA, mengatakan kepada wartawan bahwa amandemen terhadap Pasal 54 UU Ketenagakerjaan yang diberlakukan pada tahun 2016 mengakhiri persyaratan bahwa pekerja migran tidak perlu meninggalkan Taiwan setiap tiga tahun untuk memperbarui kontrak mereka, sehingga akan menghemat biaya penempatan tambahan sebesar NT $ 80.000 (US $ 2.600) hingga NT $ 150.000 (US $ 4.800).
Chen mengatakan bahwa hukum yang ada memang bagus, tetapi agensi sekarang mengenakan biaya lain, seperti “biaya jual beli job”. Jika para pekerja tidak membayar biaya tambahan, para agensi mengancam mereka untuk deportasi ke negara asal.
Chen mengatakan bahwa banyak pekerja asing telah melaporkan biaya yang berlebihan ke kantor MOL setempat, tetapi hanya menerima tanggapan bahwa biaya tersebut adalah ilegal dan TKA tidak harus membayar. Namun, karena para pekerja sering berada di bawah kekuasaan para agensi, bahkan keluhan sekecil apapun dapat menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan.
Chen menambahkan bahwa biaya asli untuk memperbarui kontrak senilai NT $ 20.000 hingga NT $ 30.000, tetapi biaya jual-beli job sebenarnya adalah NT $ 40.000 hingga NT $ 70.000. Chen membandingkan biaya tambahan ini dengan ilustrasi seperti menyayat kulit para pekerja.
Seorang pekerja asing dari Indonesia mengatakan bahwa sebelum berakhirnya kontrak tiga tahunnya, ia diberitahu oleh agensi bahwa ia harus membayar mereka sebesar NT $ 75.000 untuk memastikan bahwa ia masih memiliki pekerjaannya dan tidak akan dipulangkan ke Indonesia. Namun, ternyata pekerjaan yang dijanjikan palsu dan ketika dia mengeluh kepada MOL, mereka mengatakan bahwa dia tidak memberikan bukti yang cukup, sehingga dia tidak punya pilihan selain menerima uang yang hilang tersebut.
Chen mengatakan bahwa masalah ini dengan tambahan biaya ilegal telah berlangsung selama satu setengah tahun dan pihak berwenang di MOL harus mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki situasi tersebut. TIWA menuntut agar MOL mengajukan langkah-langkah khusus untuk menghapuskan sistem agensi dan membuat sistem agensi nasional seperti Sistem Izin Kerja Korea Selatan (EPS).
Korea Selatan memiliki program kerja pemerintah-ke-pemerintah (G to G) yang mapan dengan lebih dari 12 negara, dan Taiwan harus mengikutinya untuk menyediakan lingkungan kerja yang wajar bagi pekerja migran, kata Chen.
Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran pekerja migran, MOL mengatakan jika agensi menarik biaya yang melanggar peraturan, mereka dapat didenda 10 hingga 20 kali biaya yang mereka kenakan, dipaksa untuk menunda operasi hingga satu tahun, dan tidak akan diizinkan untuk memperbarui lisensi mereka. Selain itu, tahun depan MOL berencana untuk memperkuat mekanisme yang memungkinkan pekerja untuk mengganti majikan, membangun platform informasi bilingual, dan memberikan informasi lebih lanjut tentang pekerjaan baru bagi mereka yang kontraknya telah berakhir.
MOL juga mengingatkan para pekerja bahwa jika mereka ditagih biaya berlebihan oleh agensi, mereka dapat melaporkan masalah tersebut dengan menghubungi hotline multibahasa bebas pulsa di nomor 1955.