Foto: Muhammad Rizki kini ssudah berada di Jember beserta keluarga pihak ibu. Sumber BNP2TKI.
Yuliani Chosibah, seorang PMI wanita asal Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, harus kehilangan pekerjaan dan berhadapan dengan permasalahan hukum di Malaysia karena permasalahan anak.
Muhammad Rizki (12) anak semata wayangnya dengan seorang pria berkebangsaan Malaysia harus terlantar. Rizki merupakan anak Yuliani dan seorang WN Malaysia tetapi ia tidak mendapat pengakuan oleh keluarga ayah kandungnya.
Keluarga Yuliani pun membuat pengaduan pada petugas LP3TKI Surabaya. Ia minta bantuan BNP2TKI lewat LP3TKI Surabaya untuk membantu permasalahannya dengan memfasilitasi pemulangan Rizki pada pihak keluarga di Jember. Sementara pihak keluarga Yuliani tak memiliki biaya untuk menjemput Rizki ke Tanjungpinang.
Keluarga Yuliani membuat pengaduan pada petugas LP3TKI Surabaya. Ia minta bantuan BNP2TKI lewat LP3TKI Surabaya membantu permasalahannya dengan memfasilitasi pemulangan Rizki pada pihak keluarga di Jember. Pihak keluarga tak memiliki biaya jemput anak itu ke Tanjungpinang.
Rabu (2/10), Koordinator RPTC Tanjungpinang, Pitter M. Matakena berpesan kepada BP3TKI Tanjungpinang meneruskan amanah dari PMI Yuliani agar dapat mengantarkan Rizki dan menyerahkannya secara langsung kepada pihak keluarga besar di Jember.
Jumat (4/10), petugas LP3TKI Surabaya datang menjemput Rizki yang pada saat itu berada di shelter P4TKI Batam. Setelah dilakukan serah terima pada petugas LP3TKI Surabaya, Rizki didampingi petugas LP3TKI Surabaya, langsung terbang ke Surabaya lewat bandara Hang Nadim, Batam.
Pihak keluarga Yuliani pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah mulai dari KJRI Johor Bahru, RPTC Kementerian Sosial hingga BNP2TKI melalui BP3TKI Tajungpinang dan LP3TKI Surabaya.
Kepala BP3TKI Tanjungpinang Mangiring Sinaga menyatakan kasus pemulangan anak Rizki perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena seorang anak yang terpisah dari keluarganya rentan dari sisi psikologi. Penanganan terhadap permasalahan ini perlu berhati-hati dan mengutamakan komunikasi bersama instansi terkait. (Ol)