Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo sumber beritasatu.
Dalam pekan ini, kawasan Timur Tengah (Tengah) makin memanas dengan adanya krisis politik yang ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik sepihak terhadap Qatar oleh mayoritas negara-negara di kawasan Timteng. Tentu saja krisis ini cepat atau lambat akan berpengaruh juga terhadap keberadaan dan keselamatan buruh migran Indonesia yang bekerja di kawasan itu.
Sementara diketahui di Timur Tengah buruh migran Indonesia sebagian besar bekerja di negara-negara yang bersengketa dalam krisis politik ini, yaitu di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo seperti dikutip dari Beritasatu.com, Rabu (7/6) siang mengatakan, dalam pantauan Migrant Care, sekarang ini sudah terjadi krisis moda transportasi setelah otoritas Saudi Arabia melarang penerbangan maskapai Qatar Arways serta menutup perbatasan darat dan laut dengan Qatar. Krisis ini diyakini akan menimbulkan masalah pelik meningat dalam waktu yang tidak lama lagi puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu buruh migran Indonesia di kawasan ini berencana mudik ke Tanah Air.
Hal lain yang harus juga diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya konflik bersenjata, baik dalam bentuk perang terbuka atau bentuk-bentuk penggunaan senjata lainnya, yang membahayakan keselamatan nyawa di kawasan krisis tersebut. Untuk diketahui, dalam krisis Suriah sejak tahun 2011, Migrant Care mendapatkan banyak pengaduan dari keluarga buruh migran yang terjebak dalam situasi perang bahkan ada yang menjadi korban pemboman.
Untuk mengantisipasi hal-hal terburuk yang terjadi dalam krisis politik Timteng ini Migrant Care mendesak pemerintah untuk segera membuka pusat penanganan krisis (Crisis Centre) di perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di negara-negara yang terlibat dalam krisis politik ini yakni Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman dan Mesir dengan melibatkan organisasi-organisasi buruh migran dan diaspora Indonesia yang ada di kawasan tersebut.
Crisis Centre ini harus mampu melakukan quick respons, layanan informasi dan langkah-langkah komprehensif agar buruh migran Indonesia dan WNI lainnya terjaga keselamatannya. (ol)