FOTO ADALAH DOKUMENTASI KEMENTRIAN LUAR NEGERI.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bertemu buruh migran di Hongkong, Kamis (16/6/2016).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Ramayana, KJRI Hongkong dan dihadiri sekitar 50 wakil dari kelompok/organisasi buruh migran yang ada Hongkong.
Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo yang selalu hadir dalam perlindungan WNI di luar negeri, termasuk buruh migran.
“Pemerintah bersama teman-teman BMI semua untuk melindungi. Kalau teman-teman menangis, kami juga menangis. Masalah selalu saja ada, tapi Pemerintah berkomitmen membantu mencarikan mencarikan solusinya,” ujar Retno dalam siaran pers yang diterima IndosuarA.
Dalam pertemuan ini, keluhan yang banyak disampaikan kepada pemerintah oleh buruh migran di Hong Kong adalah pelayanan perpanjangan paspor, khususnya pasca penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).
“Penerapan SIMKIM adalah upaya Pemerintah membuat keamanan proses pembuatan paspor lebih baik dan agar paspor Indonesia memenuhi standar internasional”, kata Yasonna Laoly.
Yasonna menambahkan, penerapan sistem ini menyebabkan lambatnya proses pembuatan paspor, karena mengharuskan kedatangan WNI dua kali ke Perwakilan Indonesia dan khusus di Hongkong, menyebabkan terjadinya penahanan sejumlah TKI oleh otoritas Hongkong akibat terjadinya perubahan data paspor.
Dalam pertemuan ini, Retno menjelaskan 3 langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait penerapan SIMKIM di Hong Kong.
Pertama, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM sudah bertemu dengan Acting Chief Executive Otoritas Hong Kong untuk menjelaskan mengenai SIMKIM dan untuk menghindari TKI dipidanakan akibat perubahan data paspor.
Kedua, mengirimkan Tim Perbantuan Teknis dari Kementrian Luar Negeri dan Imigrasi untuk melakukan percepatan pembuatan paspor dan ketiga, menyederhanakan proses pembuatan paspor sehingga WNI cukup datang sekali ke KJRI.
Selain ketiga hal itu, Retno juga meminta sejumlah inovasi teknologi dilakukan di KJRI dalam rangka memudahkan pelayanan. (yw)