Drs. La Tunreng MM. selaku ketua APINDO Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas BPJS kesehatan menegaskan bahwa Pengusaha khususnya yang tergabung dalam APINDO Sulsel harus memperlakukan PRT dengan baik. Bagaimana pun produktifitas pengusaha juga sangat bergantung pada peran PRT yang bekerja di rumah.
Hal ini ditegaskan oleh La Tunreng dalam kegiatan “Sosialisasi Kerja Layak untuk PRT dan Penghapusan PRT Anak kepada Pengusaha” di Makassar 18 Mei 2017, bertempat di Hotel Continent Centrepoint Panakkukang Jl. Adiyaksa, Makassar. Pertemuan yang dihadiri sebanyak 30 orang anggota APINDO ini terselenggara atas kerjasama Apindo Sulsel dan ILO Promote Sulsel. Berlangsung selama satu hari, kegiatan difasilitasi oleh Yusran IB Hernald Sekertaris Apindo Sulsel. Rasyidi Bakry Koordinator Provinsi ILO Promote Sulsel juga hadir sebagai narasumber.
Mengutip Permenaker No.2 tahun 2015, La Tunreng menghimbau pengusaha agar memenuhi hak-hak PRT seperti hak mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya; upah sesuai perjanjian kerja; makanan dan minuman yang sehat; waktu istirahat yang cukup; hak cuti sesuai dengan kesepakatan ; mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya serta mendapatkan tunjangan hari raya dan berkomunikasi dengan keluarganya.
Khusus BPJS Kesehatan, pria yang akrab disapa Pak Latu ini juga menyarankan pengguna untuk memenuhinya. Menurutnya, tanpa BPJS kesehatan, justru pengguna akan lebih rugi, karena harus membayar lebih mahal jika PRTnya jatuh sakit.
Dari pertemuan ini disepakati lima rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh anggota APINDO Sulsel yakni: Mensosialisasikan isu kerja layak PRT dan penghapusan PRT Anak langsung ke teman kerja maupun ke perusahaan tempat bekerja; Mendorong peningkatan skill PRT dengan merujuk pada standard kompentesi PRT; Harus ada dukungan melalui peraturan pemerintah untuk perlindungan PRT; Sosialisasi terhadap majikan oleh APINDO harus dilakukan dengan menggabungkan pendekatan rasional yang religious; Selain itu juga diharapkan agar jika ada pertemuan lanjutan, pihak pemerintah sebaiknya dihadirkan agar keputusan yang dihasilkan lebih kongkrit. (ol)